Tanpa Pemeriksaan Langsung Vonis, Maya Agustini Minta Klarifikasi Surat Psikolog RS St. Carolus yang Digunakan dalam Gugatan Perceraian

JAKARTA (KM) — Maya Agustini melalui kuasa hukumnya dari Taufik Nasution & Partners (TNP) Law Firm melayangkan somasi kedua dan terakhir kepada Direktur Rumah Sakit Saint Carolus Salemba, Jakarta Pusat, serta psikolog klinis Dra. Lucia Maria Kodirun.

 

Somasi tertanggal 12 November 2026 tersebut berisi permintaan klarifikasi tertulis mengenai Surat Keterangan Psikolog Nomor 161/PSI-IRJ/VII/2023 tertanggal 12 Juli 2023. Surat itu diketahui berkaitan dengan pemeriksaan terhadap Wisnu Wijayanta dan kemudian dirujuk dalam gugatan perceraian terhadap Maya Agustini di Pengadilan Agama.

 

Melalui kuasa hukumnya, Taufik H. Nasution dan Hugo S. Tambunan, Maya mempertanyakan dasar penilaian psikologis yang memuat keterangan mengenai dirinya. Pasalnya, Maya menyatakan tidak pernah menjalani pemeriksaan, wawancara, observasi, maupun asesmen psikologis secara langsung oleh psikolog yang menerbitkan surat tersebut.

 

Dalam somasi itu, kuasa hukum secara khusus menyoroti angka 11 gugatan perceraian yang menyebut adanya potensi risiko keselamatan apabila kedua pihak tetap intens bertemu. Gugatan tersebut juga menguraikan bahwa psikolog menyarankan pemisahan tempat tinggal untuk menghindari keadaan yang dapat merugikan para pihak.

 

Berdasarkan anjuran tersebut, Wisnu Wijayanta disebut meninggalkan rumah bersama sejak 6 September 2023.

 

Kuasa hukum Maya meminta penjelasan apakah rekomendasi untuk berpisah tempat tinggal benar-benar tercantum dalam surat keterangan psikolog atau merupakan penafsiran yang dikembangkan dalam gugatan perceraian.

 

“Kami meminta kejelasan mengenai kesesuaian antara isi surat keterangan psikolog dengan uraian dalam angka 11 gugatan perceraian. Secara khusus, apakah benar terdapat rekomendasi untuk berpisah tempat tinggal, termasuk apa tujuan, dasar, dan batasan profesional dari rekomendasi tersebut,” demikian pokok permintaan TNP Law Firm dalam somasi kedua dan terakhir.

 

Meski mempertanyakan penerbitan dan penggunaan surat tersebut, kuasa hukum Maya menegaskan tetap menghormati putusan Majelis Disiplin Profesi (MDP).

 

Sebelumnya, pengaduan Maya terkait dugaan pelanggaran disiplin profesi telah diperiksa melalui Putusan Nomor 62/P/MDP/X/2025 yang dibacakan pada 2 April 2026.

 

Dalam putusan tersebut, Majelis Disiplin Profesi menolak seluruh pengaduan dan menyatakan Dra. Lucia Maria Kodirun tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin profesi dalam kategori yang diperiksa.

 

TNP Law Firm menyatakan tidak bermaksud mengabaikan ataupun mempersoalkan keabsahan putusan tersebut. Namun, menurut kuasa hukum, masih terdapat persoalan yang memerlukan penjelasan, terutama mengenai ruang lingkup rekomendasi klinis dan penggunaannya dalam proses perceraian.

 

“Kami menghormati Putusan Majelis Disiplin Profesi dan tidak bermaksud meminta rumah sakit maupun psikolog mengesampingkan hasil pemeriksaan tersebut. Namun, klien kami tetap berhak memperoleh kejelasan mengenai penggunaan surat psikolog yang telah menjadi bagian dari argumentasi dalam gugatan perceraian,” demikian sikap kuasa hukum dalam dokumen somasi.

 

Melalui somasi tersebut, TNP Law Firm meminta Direktur RS Saint Carolus Salemba dan psikolog terkait memberikan sejumlah penjelasan tertulis.

 

Di antaranya, apakah keterangan mengenai perilaku Maya merupakan hasil pemeriksaan langsung, informasi yang disampaikan pasien, atau penilaian berdasarkan data lain.

 

Kuasa hukum juga meminta penjelasan mengenai tujuan penerbitan surat, apakah rekomendasi psikolog dimaksudkan sebagai pertimbangan klinis sementara atau anjuran pemisahan tempat tinggal, serta apakah psikolog mengetahui dokumen tersebut digunakan dalam gugatan perceraian.

 

Selain itu, mereka meminta penjelasan mengenai rekaman suara yang disebut dalam proses pemeriksaan MDP, sepanjang informasi tersebut dapat disampaikan secara sah tanpa melanggar kerahasiaan pasien.

 

Rumah sakit dan psikolog juga diminta melakukan penelaahan internal terhadap kemungkinan penggunaan atau penafsiran surat di luar maksud dan ruang lingkup pemeriksaan klinis.

 

Tanggapan tertulis diminta paling lambat tujuh hari kalender sejak somasi diterima.

 

TNP Law Firm menyebut kliennya mendalilkan mengalami kerugian psikologis, sosial, reputasi, dan kerugian lainnya yang menurut keterangannya berkaitan dengan penggunaan surat psikolog dalam perkara perceraian.

 

Apabila tidak diperoleh tanggapan atau penyelesaian yang memadai, Maya melalui kuasa hukumnya akan mempertimbangkan langkah hukum perdata, termasuk kemungkinan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata.

 

Namun, langkah tersebut tetap akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur hukum serta kecukupan bukti mengenai kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat.

 

“Kami tetap mempertahankan hak klien untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya melalui mekanisme yang sah apabila terdapat dasar dan bukti yang cukup,” demikian penegasan TNP Law Firm dalam somasi tertanggal 12 November 2026.

 

Somasi kedua dan terakhir tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi pihak rumah sakit dan psikolog untuk memberikan penjelasan serta menyelesaikan persoalan secara profesional sebelum Maya mempertimbangkan langkah hukum berikutnya.

 

Reporter: rso

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


KUPAS MERDEKA
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.