Penyidik Polda Jabar Cek Lokasi Sengketa Lahan di Bojong Koneng, Warga Soroti Klaim Sepihak Sentul City

Keterangan foto: Konferensi pers terkait kasus dugaan penyerobotan lahan warga Desa Bojong Koneng oleh Sentul City

BOGOR (KM) – Perkara dugaan penyerobotan lahan warga oleh PT Sentul City Tbk kembali mencuat. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat melakukan pengecekan lokasi bersama Forum Masyarakat Sentul (Formas) Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan mendatangi proyek pembangunan di area wisata Palemboko milik Ozzy Sudiro yang diklaim oleh PT Sentul City Tbk.

Pengecekan sengketa lahan tersebut dilakukan berdasarkan laporan nomor LP/B/1765/IX/2026/SPKT/Polda Jabar tertanggal 19 September 2026. Laporan itu telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor 1250 pada 30 September 2026 lalu.

Pemilik lahan Palemboko Camping Ground, Ozzy Sudiro, mengapresiasi langkah penyidik Ditreskrimum Polda Jabar yang menanggapi laporannya dan meninjau langsung lahan seluas 4,5 hektare miliknya yang diklaim perusahaan pengembang tersebut.

Tak hanya lahan milik Ozzy, tanah seluas 1,5 hektare milik 32 warga di RW 10, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, hingga area SDN 06 Bojong Koneng juga dilaporkan turut masuk dalam klaim PT Sentul City Tbk.

Berdasarkan keterangan warga di lokasi, mereka mengaku kesulitan mempertahankan hak atas tanahnya sejak puluhan tahun lalu akibat dugaan penyerobotan dan pemetaan sepihak. Warga menyebut proses pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) kerap terhambat, bahkan beberapa di antaranya mengaku mengalami kriminalisasi saat berupaya memperjuangkan haknya.

Kasus yang dialami Ozzy Sudiro ini menjadi sorotan warga Desa Bojong Koneng terkait dugaan praktik penguasaan lahan secara sepihak yang telah berlangsung lama.

“Di atas tanah milik saya, PT Sentul City kini mendirikan plang yang menyatakan bahwa bidang tanah itu miliknya, melakukan pengerukan dan pengurukan (cut and fill), serta mendirikan bangunan. Oleh karena itu, saya melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat,” ujar Ozzy saat menggelar konferensi pers di Palemboko, Bojong Koneng, Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (18/11/2026).

Ozzy menambahkan, saat pengecekan lokasi berlangsung, aktivitas pembangunan masih berjalan. Terlihat sejumlah bangunan sudah berdiri dan sebagian lahan sedang diratakan menggunakan material tanah uruk.

Dalam pengembangan investigasi internal pihak warga dan kuasa hukum, muncul pula dugaan adanya keterlibatan sejumlah oknum aparat—termasuk pihak yang disebut-sebut terkait dengan mantan petinggi kepolisian berinisial LSP—yang diduga membekingi korporasi serta menguasai beberapa bidang tanah di kawasan Sentul.

Lahan-lahan tersebut berada tidak jauh dari area milik Presiden Prabowo Subianto dan Ozzy Sudiro. Terkait legalitas lahan yang diklaim, Ozzy menegaskan bahwa kepemilikannya sah secara hukum dengan riwayat yang jelas sejak era 1980-an.

Riwayat tanah itu berasal dari pembelian tiga girik milik warga bernama Sarta bin Tiong, Juju bin Koneng, dan B. Tumilar. Tanah tersebut kemudian dibeli oleh seorang purnawirawan jenderal polisi bernama Damanik, sebelum akhirnya beralih ke tangan Ozzy sebagai pemilik generasi ketiga.

“Kami memiliki dokumen lengkap, mulai dari girik asli yang sudah terdaftar di kantor agraria sejak tahun 1980-an, akta jual beli notarial, izin bangunan, hingga bukti pelunasan pajak (SISMIOP) yang rutin kami bayar hingga saat ini,” tegas Ozzy.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sengketa mencuat setelah pihak Sentul City diduga mengklaim dan menerbitkan sertifikat atas lahan seluas kurang lebih 6 hektare di area tersebut, bahkan sempat melakukan pemagaran.

“Pihak Sentul City mengklaim memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2. Padahal, pemerintah sudah mencabut dan membatalkan SHGB Nomor 2 tersebut,” tandasnya.

Menurut Ozzy, lahan seluas 6 hektare yang diklaim itu tidak hanya mencakup 4,5 hektare tanah miliknya, tetapi juga meliputi permukiman yang dihuni sekitar 32 Kepala Keluarga (KK), sebuah masjid, serta bangunan SDN 06 yang telah berdiri sejak lama.

“Melalui proses pengecekan penyidik di lokasi ini, kami berharap kepastian hukum dapat segera ditegakkan untuk melindungi hak pemilik tanah maupun warga sekitar yang terdampak,” ujarnya, yang turut diamini oleh ketua RT, mantan ketua RW, serta sejumlah warga.

Dalam kesempatan yang sama, salah seorang warga Bojong Koneng bernama Joni mengaku tanahnya seluas 17 hektare juga hilang dan diduga dicaplok oleh pihak pengembang.

“Saya sudah melapor ke mana-mana. Berkas bukti kepemilikan tanah saya juga sudah diserahkan ke kepolisian hingga ke DPR RI, tetapi belum ada hasil. Setelah kasus tanah saya, tidak lama kemudian muncul kasus tanah milik Rocky Gerung yang juga bersengketa dengan Sentul City,” beber mantan Komisaris Jiwasraya tersebut kepada awak media, Selasa (18/11/2026).

Hal senada disampaikan Guru Besar Universitas Airlangga, Prof. Henry Subiakto, yang hadir dalam konferensi pers Formas tersebut. Menurutnya, persoalan sengketa lahan yang melibatkan pengembang di kawasan Sentul bukanlah isu baru.

Itu bukan rahasia lagi jika kita berbicara soal Sentul City. Sebagai warga Sentul dan pengurus Formas, tentu saya berkewajiban ikut membela hak warga untuk memperjuangkan keadilan,” tegas Henry.

Mengacu pada dugaan penyerobotan lahan warga, Henry menjelaskan bahwa tindakan perampasan hak milik berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), terutama jika disertai intimidasi atau pembiaran oleh negara.

“Perlindungan hak milik dan HAM itu mutlak. Hak atas milik pribadi dilindungi oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28H ayat (4), serta instrumen hukum seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),” jelasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Formas, JS Simatupang, menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam klaim kepemilikan lahan yang diajukan PT Sentul City Tbk. Ia meminta penyidik Polda Jawa Barat tidak hanya bertumpu pada klaim sepihak, tetapi juga memeriksa seluruh alas hak, riwayat perolehan tanah, serta bukti penguasaan fisik di lapangan.

“Bukti kepemilikan klien kami sangat kuat dan tercatat sejak era 1980-an, sehingga klaim dari pihak pengembang penuh dengan kejanggalan. Kami meminta proses hukum ini dijalankan secara objektif dan profesional demi kepastian hukum bagi klien kami,” tegas JS Simatupang.

Persoalan ini dinilai tidak sekadar menyangkut sengketa administratif di atas dokumen, tetapi juga kepastian perlindungan negara atas hak-hak masyarakat. Jika dugaan penyerobotan dan perusakan terbukti secara hukum, pihak terkait diharapkan mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya menghubungi manajemen PT Sentul City Tbk untuk meminta konfirmasi dan hak jawab terkait tudingan tersebut, tetapi belum mendapatkan respons.

Reporter: Drajat

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


KUPAS MERDEKA
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.