Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri setelah Terbukti Terlibat Penyadapan Ilegal

Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko Karopenmas Divisi Humas Polri ketika memberikan keterangan kepada awak media pada Selasa (17/11/2026). Foto: (ist)

Jakarta, (KM) — Mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dipecat dari Polri setelah menjalani sidang etik selama sekitar sembilan jam.

 

Irjen Eko tampak tertunduk mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan tulisan nomor dua. Kedua tangannya terlihat terikat kabel ties merah.

 

Ia langsung digiring masuk kedalam rantis Brimob dikawal beberapa personel Brimob bersenjata laras panjang.

 

Komjen Hendro Pandowo bertindak sebagai Ketua Komisi dan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi.

 

Sementara itu, posisi anggota Komisi sidang diisi oleh Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.

 

Sidang Etik digelar di gedung Divisi Propam Polri di Ruang Sidang Divisi Propam Polri, Gedung Presisi 3 Lantai 2, Mabes Polri, Selasa (17/11/2026). Sidang kode etik dipimpin oleh lima perwira tinggi (pati) Polri.

 

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah EHS dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan dalam kegiatan akses ilegal berupa penyadapan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

 

Eko Hadi dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Selain itu, perbuatannya juga dinilai bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

 

Ketentuan yang dimaksud meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau c, Pasal 8 huruf c angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf d dan/atau f, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan/atau b.

 

Dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo ini, ada empat yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution.

 

Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko Karopenmas Divisi Humas Polri mengatakan, sidang KKEP berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB dengan menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk satu saksi yang meringankan atas permintaan EHS.

 

“Dari hasil keputusan pelaksanaan sidang KKEP, didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS. Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan ilegal akses berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural,” ucap Trunoyudo dalam konferensi pers di Mabes Polri.

 

Atas perbuatannya, majelis sidang KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada EHS.

 

Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela.

 

Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

 

“Yang pertama, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” ucap Trunoyudo.

 

Meski demikian, EHS menyatakan banding atas putusan sidang etik tersebut.

 

Trunoyudo menegaskan, penjatuhan sanksi terhadap EHS merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan internal institusi.

 

Dia menyebut, Polri akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

 

“Polri senantiasa berkomitmen untuk menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” tegasnya.

 

Menurut Trunoyudo, prinsip tersebut memastikan setiap anggota Polri memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta tidak mendapatkan perlakuan istimewa dalam proses penegakan aturan internal.

 

Dia juga menyebut penindakan terhadap EHS sejalan dengan komitmen pimpinan Polri untuk melakukan pembenahan internal atau bersih ke dalam.

 

“Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” pungkas Trunoyudo.

 

Reporter: **** RWN

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


KUPAS MERDEKA
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.