UU PERAMPASAN ASET JANGAN DIJADIKAN TAMENG KORUPTOR: DPR Harus Berhenti Bermain- main dengan Harapan Rakyat
Kolom oleh: Hero Akbar/ Moses *)
Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pidato politik, janji legislasi, maupun slogan pemberantasan kejahatan. Rakyat membutuhkan undang-undang yang benar-benar mampu mengembalikan kekayaan negara yang dirampas, bukan regulasi yang justru kehilangan kekuatan ketika berhadapan dengan kepentingan para pemilik kekuasaan.
Polemik pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian publik setelah Indonesia Corruption Watch (ICW), pada 19 November 2026, menyuarakan kritik keras melalui seruan: “DPR Bohong, Tolak RUU Perampasan Aset Palsu!”
Pernyataan tersebut bukan sekadar kritik terhadap lembaga legislatif. Lebih jauh, ini merupakan alarm bagi demokrasi agar proses pembentukan undang-undang tidak menjauh dari kepentingan rakyat.
Pertanyaannya sederhana: apakah DPR benar-benar sedang menyiapkan instrumen hukum yang kuat untuk memberantas korupsi, atau justru menghasilkan regulasi yang berpotensi melemahkan upaya penyelamatan kekayaan negara?
Ada sejumlah persoalan substansial yang perlu dijawab secara terbuka.
Pertama, bagaimana dengan harta kekayaan yang tidak wajar?
Salah satu persoalan mendasar dalam pemberantasan korupsi adalah kesenjangan antara penghasilan resmi seseorang dengan kekayaan yang dimilikinya.
Ketika seorang pejabat mempunyai rumah mewah, kendaraan bernilai miliaran rupiah, serta simpanan kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya, publik berhak mempertanyakan asal-usul kekayaan tersebut.
Instrumen hukum perampasan aset seharusnya mampu menjawab persoalan ini melalui mekanisme pembuktian yang adil, transparan, dan sesuai prinsip negara hukum.
Jangan sampai undang-undang yang dibentuk atas nama pemberantasan korupsi justru tidak memiliki kekuatan memadai untuk menghadapi persoalan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
Kedua, jangan memberikan ruang aman bagi hasil kejahatan masa lalu.
Korupsi bukan persoalan yang baru muncul hari ini. Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana dapat berpindah tangan, disamarkan, bahkan disimpan melalui berbagai instrumen kepemilikan.
Jika pengaturan perampasan aset tidak mampu menjawab persoalan aset hasil kejahatan yang diperoleh sebelum undang-undang berlaku, maka muncul pertanyaan besar mengenai efektivitas regulasi tersebut.
Namun, penerapannya juga harus memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta larangan penerapan hukum secara sewenang-wenang.
Negara harus mampu mengejar hasil kejahatan tanpa mengorbankan prinsip keadilan.
Ketiga, independensi pengelolaan aset harus menjadi perhatian serius.
Aset hasil rampasan negara tidak boleh berubah menjadi sumber kekuasaan baru yang pengelolaannya tertutup dari pengawasan publik.
Pengelolaan aset membutuhkan sistem yang profesional, transparan, dapat diaudit, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Siapa pun yang diberikan kewenangan mengelola aset hasil rampasan wajib tunduk pada pengawasan hukum dan publik.
Jangan sampai aset yang berhasil diselamatkan dari praktik korupsi justru kehilangan nilai, disalahgunakan, atau menjadi objek kepentingan politik.
DPR Jangan Hanya Mengejar Pengesahan, tetapi Juga Substansi
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat. Karena itu, setiap produk legislasi harus mencerminkan kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar memenuhi agenda politik atau mengejar penyelesaian program legislasi.
Kritik ICW harus dijawab dengan keterbukaan. DPR perlu menjelaskan kepada masyarakat setiap substansi penting dalam draf RUU Perampasan Aset, termasuk mekanisme perampasan, cakupan aset, perlindungan hak warga negara, serta tata kelola aset hasil rampasan.
Publik tidak boleh dipaksa menerima sebuah undang-undang tanpa mengetahui secara utuh apa yang sedang dirumuskan oleh wakil-wakilnya.
Pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian politik. Keberanian untuk menelusuri kekayaan yang mencurigakan, membongkar jaringan pencucian uang, dan memastikan hasil kejahatan tidak terus dinikmati oleh pihak yang tidak berhak.
Rakyat Tidak Membutuhkan Undang-Undang Sekadar Formalitas.
Indonesia tidak kekurangan slogan pemberantasan korupsi. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membangun sistem hukum yang tidak pandang bulu.
Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton ketika kekayaan negara dijarah, sementara para pelaku menikmati hasilnya dalam kemewahan.
RUU Perampasan Aset harus menjadi instrumen penyelamatan kekayaan negara, bukan alat pencitraan politik, bukan pula sarana untuk memperkuat kekuasaan.
Jika substansinya memang bermasalah, DPR harus berani memperbaikinya. Jika ada kritik masyarakat sipil, jawab dengan data dan keterbukaan, bukan dengan pembungkaman atau sikap defensif.
Ingat, kekayaan negara adalah hak rakyat. Korupsi merampas masa depan bangsa, dan negara tidak boleh kalah dalam mengejar hasil kejahatan.
Jangan sampai undang-undang yang diharapkan menjadi senjata melawan koruptor justru berubah menjadi tameng yang melindungi kepentingan mereka.
Rakyat menunggu keberanian DPR, bukan sekadar janji.
*)- Pendiri Media Kupas Merdeka
Leave a comment